Dalam sepuluh tahun terakhir demokratisasi di Indonesia terus bergulir merasuk ke berbagai sektor, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pergerakannya terus mengalami kemajuan meskipun di sana sini masih terkesan lamban. Di sisi lain masih banyak yang menilai bahwa demokrasi kita masih berada pada taraf prosedural, dan belum bisa dikatakan sebagai demokrasi substansial. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab lambannya proses demokratisasi di segala bidang, antara lain belum efektifnya partai politik dalam menjalankan fungsinya, kesejahteraan sosial ekonomi yang masih rendah, dan tingkat pendidikan yang belum merata. Jika sepakat dengan tesis tersebut, maka penguatan ketahanan masyarakat sangat bergantung pada seberapa jauh kita mampu mendorong percepatan proses demokratisasi ke arah yang lebih substansial. Itu berarti obsesi menuju terciptanya masyarakat sipil (civil society) adalah sebuah keniscayaan. Tanpa adanya peran serta masyarakat sipil yang kuat dalam proses kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, maka demokrasi tidak akan hadir dan hidup secara substansial.
Dalam bidang perkembangan media, harus diakui bahwa selama ini, terutama pada era Orde Baru, paradigma yang digunakan dalam memberikan peran terhadap media masih diterminasi teknologi. Dalam memberikan peran media, senantiasa berangkat dari asumsi the first media age di mana informasi diproduksi secara terpusat (satu untuk banyak khalayak), arah komunikasi bersifat searah. Dalam pada itu negara mengontrol terhadap semua informasi yang beredar, reproduksi stratifikasi sosial dan ketidakadilan melalui media, dan khalayak informasi yang terfragmentasi. Jika memang menginginkan media berperan penting dalam proses penguatan masyarakat, maka asumsi the second media age perlu dipertimbangkan. Beberapa tesis utama yang diajukan dalam the second media age itu antara lain, informasi desentralistik, komunikasi dua arah, kontrol negara bersifat distributif, demokratisasi informasi, dan penguatan kesadaran individual.
Inilah yang sering dikenal sebagai pendekatakan determinasi sosial, dimana masyarakat harus berdaya terhadap informasi. Luapan konten informasi dan teknologi yang memungkinkan untuk user generated sebagaimana karakter media baru seperti munculnya blogs, website, citizen journalism, atau pun digitalisasi yang memungkinkan semakin banyaknya jumlah siaran televisi, radio, webcast, dan juga semakin mudahnya menerima terpaan informasi dimana saja, menjadikan masyarakat memiliki kesempatan yang sangat besar menjadi konsumen informasi. Era informasi seharusnya menjadikan masyarakat menjadi prosumen, produsen sekaligus konsumen informasi.
Merespons atas maraknya wacana the second media age ini, Departemen Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun terakhir telah mengubah paradigma komunikasi. Aktivitas komunikasi sosial politik yang diterapkan Depkominfo telah berubah dari paradigma communication to the people menjadi communication with the people. Ini menunjukan bahwa Depkominfo telah memiliki komitmen kuat dalam upaya meningkatkan ketahanan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai media yang ada. Oleh karena itu, diletakan dalam konteks membangun penguatan ketahanan masyarakat di Indonesia kontemporer dan beberapa permasalahan serta kendala yang muncul dalam menciptakan civil society, maka Diskusi Publik yang mengambil tema Peningkatan Ketahanan Masyarakat Melalui Media, menjadi sangat terasa kuat urgensinya.
Dalam Diskusi Publik ini akan dibahas tiga pertanyaan: (1) Bagaimana meningkatkan ketahanan masyarakat melalui media komunikasi, dalam konteks demokratisasi masyarakat Indonesia kontemporer; (2) Bagaimana potensi peran media di Indonesia dalam mengingkatkan ketahanan masyarakat; (3) Bagaimana membangun civil society melalui peran media komunikasi menuju Indonesia yang adil, sejahtera, dan demokratis. Dalam sarasehan ini akan diundang empat pakar, yaitu: Freddy H. Tulung (Kepala BIP Depkominfo); Prof. Dr. Adrianus Meliala (Pakar dari Universitas Indonesia); Prof. Dr. Timbul (Pakar Kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada); Prof. Dr. Heru Nugroho (Sosiolog dan Pakar Media dari Universitas Gadjah Mada). Peserta aktif diskusi adalah para akademisi dan praktisi kunci di masyarakat.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM bekerjasama dengan Badan Informasi Publik Depkominfo, bidang Pengelolaan Pendapat Umum. Dari Sekolah Pascasarjana UGM sendiri melibatkan empat program studi (Prodi) terkait tema diskusi publik, yaitu Prodi Kajian Media dan Budaya, Prodi Ketahanan Nasional, Prodi Seni Pertunjukan, dan Prodi Agama & Lintas Budaya.
Acara diadakan di Gedung Sekolah Pascasarjana UGM Jl. Teknika Utara, Pogung Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2010. Diskusi Publik diselenggarakan dari pukul 13.30 WIB (didahului dengan makan siang bersama) sampai pukul 16.00 WIB. Sedangkan pertunjukan wayang akan dimulai jam 19.00 WIB (diawali dengan ramah tamah dan makan malam) sampai selesai. Dalang dalam pertunjukan wayang adalah Ki Warseno Slank dari Solo dengan lakon Wahyu Kaprawiran dan bintang tamu Marwoto dan Ida Ilala. Semua rangkaian acara ini terbuka untuk peliputan wartawan.

Kontak Person:
Siti Nur Hidayah, telp 0274-564239, Hp 08112505563