Prof. Dr. Mubyarto, tidak asing dalam percaturan ekonomi Indonesia. Beliau salah satu ekonom UGM yang dekat dengan masalah “pedesaaan” dan kaum pinggiran. Pembelaanya pada masyarakat terpinggir telah banyak dituangkan dalam karya. Banyak pikiran pembelaannya pada kaum papa mendapatkan “serangan keras” dari para yuniornya di UGM bahkan para muridnya. Namun pak Muby demikian tetap pada prinsipnya membela kaum lemah dalam hal ekonomi. Dan pedesaan adalah salah satu pusat perhatian yang tidak boleh dilupakan karena sumbangannya pada Negara Indonesia.
Sebagai ekonom, tentulah Prof Muby menghadapi banyak tantangan sekaligus “lawan” dalam perdebatan akademik bahkan sampai soal-soal kebijakan ekonomi Indonesia. Kita tahu ekonomi Indonesia lebih berkiblat pada Universitas Indonesia, bukan Universitas Gadjah Mada. Universitas Indonesia dengan para Begawan ekonomi yang menjadi teknokrat dan birokrat semacam M. Sadli, Wijojonitisastro, Widjojoyohadikusumo, dan Emil Salim. Bahkan sampai orde ini beranjak menuju Reformasi Kiblat Ekonomi Indonesia adalah Universitas Indonesia, bukan Universitas Gadjah Mada.
Prof. Mubyarto mengeluarkan “doktrin” Ekonomi Pancasila, sebagai ekonomi yang genuine Indonesia. Tetapi gagasannya tentang ekonomi Pancasila tampak tidak mendapatkan tempat yang sepadan dengan pengakuan akademiknya, bahkan banyak ekonom yang mencibirnya. Namun zaman Soeharto pernah menempatkan Prof. Muby sebagai ahli ekonomi pedesaan dengan konsep “Inpres Desa Tertinggal” (IDT) yang sungguh sangat popular ketika rezim Orde Baru hampir tumbang. Dengan gagasan IDT Prof. Muby dikritik beberapa pihak karena dianggap tidak berhasil karena selalu gagal mengatasi persoalan kemiskinan di pedesaan.
Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang merakyat, demikian kira-kira Prof. Muby hendak mengatakan pada publik dan para ekonom yuniornya. Ekonomi Indonesia bukanlah ekonomi kapitaliostik neoliberalistik yang akan menghempaskan rakyat kecil dan pengusaha-pengusaha menengah kebawah gulung tikar. Ekonomi Pancasila adalah demokratisasi ekonomi yang sejujurnya, hanya saja dalam praktek ekonomi Pancasila dikebiri oleh para pengambil kebijakan Negara dalam bidang ekonomi Indonesia.
Mungkinkah Ekonomi Pancasila dihidupkan kembali sebagai basis dari ekonomi kerakyatan. Dengan pernyataan lain, bisakah Ekonomi Kerakyatan di Indonesia berlangsung saat sekarang ini sedang gandrung dengan ekonomi kapitalistik neoliberalistik? Bisakah kita belajar pada Prof. Mubyarto membahas fondasi ekonomi Indonesia yang lebih berpihak pada rakyat, dan mungkinkah Pancasila sebagai basisnya?

Tujuan

1. Mendiskusikan dengan terbuka dan kritis tentang pandangan ekonomi kerakyatan di Indonesia
2. Mendiskusikan secara kritis dan multiperspektif tentang ekonomi Pancasila disaat Negara sedang dihempaskan oleh ekonomi kapitalistik.
3. Belajar pada Prof. Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila untuk mengatasi keburukan ekonomi Indonesia.
4. Memberikan ruang pada para mahasiswa (S 1 sampai S 3) untuk membahas soal-soal ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Pembicara

1. Prof. Dr. Edi Suandy Hamid, MSEc. (Rektor Universitas Islam Indonesia)
2. Prof. Dr. Musa Asyarie (Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/Pengusaha/birokrat)
3. Prof.Dr. Mudrajad Kuncoro, M. Soc.Sc. (Dosen FEB UGM, Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Perekonomian)

Waktu dan tempat
Hari : Kamis, 24 Maret 2011
Waktu : 09.00-12.00 WIB
Tempat : Gedung Sekolah Pascasarjana Lt 5 Universitas Gadjah Mada., Pogung, Yogyakarta

Peserta
Peserta adalah mahasiswa S1 sampai S3 di Yogyakarta baik UGM, UII, UNY, UIN, Atmajaya dan lainnya. Selain itu adalah para dosen dan wartawan media massa cetak dan elektronik.