Tentang UGM
Portal Akademika
IT Center
Perpustakaan
Penelitian
Webmail

Kualitas Birokrasi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah: Studi kasus di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung

Dipromosikan oleh Akhmad Suharyo

Pada Januari 2011, Yogyakarta

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung ini bertujuan untuk : 1). mengetahui keadaan dan gambaran yang sebenarnya tentang kualitas birokrasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang, 2).mengetahui faktor-faktor yang dapat menentukan kualitas kinerja pelayanan publik pada era otonomi daerah di Kabupaten Tulang Bawang, dan 3).merumuskan konsep maupun upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dapat dilaksanakan pada era otonomi daerah sehingga kualitas pelayanan dapat memenuhi kepuasan segenap lapisan masyarakat.
Penelitian ini bersifat kualitatif, dilaksanakan dengan melaksanakan pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dan kantor pelayanan terpadu satu pintu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pengamatan langsung dan penggunaan kuisioner serta wawancara terbuka kepada penerima layanan publik. Data yang dihimpun adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara maupun data yang dihimpun dengan menggunakan kuisioner dan data sekunder berupa bahan-bahan sebagai produk hukum pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di era otonomi daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). kualitas birokrasi pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang pada era otonomi daerah belum memenuhi harapan yang diinginkan oleh pengguna layanan, 2).faktor yang mempengaruhi kualitas birokrasi pelayanan publik adalah adanya struktur birokrasi yang sangat besar, prilaku birokrasi yang belum profesional, adanya prilaku kepemimpinan birokrasi yang belum memiliki kompetensi yang baik, dan belum dikedepankannya etika pelayanan yang baik oleh aparat birokrasi, 3). Adapun formulasi dalam upaya merumuskan konsep pelayanan publik yang berkualitas: (a). penyempurnaan fungsi kelembagaan pemerintah daerah, meliputi pembenahan sistem dan prosedur, penataan struktur organisasi dan tata kerja, evaluasi pelayanan, (b). perbaikan kualitas sumberdaya aparatur, meliputi peningkatan kompetensi, pemberian reward and punishment, (c). perbaikan kinerja pelayanan, meliputi transparansi biaya pelayanan, pendekatan etika pelayanan dengan penerapan kearifan lokal,(piil pesanggiri,) mengutamakan kepentingan publik, disiplin pelayanan, pengelolaan keluhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi, (d). peningkatan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pelayanan, meliputi pengawasan internal dan eksternal.


Kata kunci : Otonomi Daerah, Birokrasi pelayanan publik,kualitas birokrasi pelayanan publik, etika pelayanan publik.