Tentang UGM
Portal Akademika
IT Center
Perpustakaan
Penelitian
Webmail

Hubungan Pejabat Birokrasi dan Pejabat Politik: Studi kasus terhadap intervensi

Dipromosikan oleh Azhari

Pada 25 Nopember 2009, Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang saat ini marak terjadi di Indonesia pasca implementasi kebijakan otonomi daerah melalui UU No: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah yang telah direvisi dengan UU No: 32 Tahun 2004 dan UU No: 12 Tahun 2008 yang keduanya tentang pemerintahan daerah. Sejak kebijakan otonomi daerah diterapkan ada banyak sisi positif ditemukan seperti tingkat keberhasilan daerah-daerah tertentu seperti Gorontalo, tetapi permasalahan yang tidak kurang menariknya adalah semakin kuatnya politisasi birokrasi yang terjadi pada level pemerintahan daerah.

Banyaknya hasil penelitian yang mengangkat intervensi pejabat politik pada ranah birokrasi publik di daerah-daerah seperti penelitian Syahrzad Mazdar (2008), Syaufan Rozi (2005), juga bersinergi dengan semakin rendahnya kualitas pelayanan publik didaerah sebagaimana hasil penelitian Agus Dwiyanto, dkk (2005). Sementara tingkat global rating Indonesia dalam pelayanan publik juga menduduki peringkat terakhir setelah India berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh PERC yang dipublikasikan Maret 2009.

Kondisi tersebut diperparah oleh adanya rekrutmen Pegawai Negeri Sipil serta promosi dan mutasi yang tidak lagi mengindahkan aspek profesionalisme birokrasi khususnya yang terjadi di Sulawesi Tenggara sebelum pemilihan Gubernur 2007 sampai pada pelantikan gubernur terpilih tahun 2008. Ratusan pejabat birokrasi dijadikan bulan-bulanan kebijakan Gubernur dengan adanya mutasi beberapa kali dalam rentang waktu satu tahun. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti apa yang menyebabkan pejabat publik dalam hal ini Gubernur dan Bupati serta Walikota begitu mudah mengadakan mutasi dan promosi birokrasi tanpa ada standar yang jelas.

Selanjutnya penelitian ini menjadikan Sabah sebagai daerah contoh (benchmark) dengan tujuan untuk mempelajari mengapa di Sabah khususnya dan Malaysia pada umumnya birokrasi publik sulit diintervensi oleh pejabat publik, berdasarkan elaborasi kasus mutasi tenaga pengajar dari Kelantan ke Sabah yang tidak dapat dilakukan oleh pejabat selevel menteri ditingkat persekutuan, karena tindakan tersebut ditengarai adanya kepentingan partai politik UMNO yang berkuasa ditingkat federal tetapi tidak dapat berkuasa di Kelantan dan Sabah, Mazlan bin Ali (1998).

Dalam upaya mengadakan kajian penelitian ini, peneliti mendasarkan diri pada teori sistem politik sebagai Grand theory, serta teori pembagian kekuasaan sebagai middle range theory dan teori pengaturan hubungan birokrasi dan politik sebagai operational theory.

Metode yang dipergunakan dalam melakukan upaya pencarian data dan analisisnya, penelitian ini mengambil metode penelitian deskriptis kualitatif, dengan harapan dapat mendeskripsikan dan menguraikan fakta temuan dilapangan secara jelas dan tersistematis.

Melalui peneltian ini, ditemukan bahwa hubungan pejabat politik dan birokrasi di Indonesia berlangsung dalam model Eksekutive Acendency pola ini merupakan pola hubungan yang menempatkan pejabat politik sebagai pejabat yang mengendalikan birokrasi sesuai dengan kebijakan politik dari partai politik yang mendukung sang pejabat politik tadi. Kekuatan politik yang mempengaruhi birokrasi disamping berasal dari parlemen, dan struktur birokrasi partai yang dianut oleh pejabat politik tersebut dari pusat sampai ke daerah, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Tetapi untuk kondisi pasca orde baru dengan kebijakan desentralisasi di Indonesia, maka pola hubungan antara pejabat politik dan pejabat birokrasi khususnya di daerah-daerah sudah tidak memadai lagi disebut sebagai model eksekutive acendency yang murni. Kondisi tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa hingga saat ini Indonesia masih menggunakan model birokrasi Weberian yang meletakkan pejabat politik sebagai pimpinan tertinggi dalam hirarki jabatan birokrasi. Oleh karena itulah maka kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam proses pembinaan birokrasi tanpa adanya lembaga lain yang dapat berperan sebagai kelompok penyeimbang atau supervisi yang berarti terhadap kebijakan kepala daerah dalam manajemen karier birokrasi.

Sementara Sabah menganut pola hubungan yang cenderung Bureaucratic Sublation, yaitu suatu hubungan yang terbangun antara pejabat politik sebagai pemimpin birokrasi, tetapi kewenangan pejabat politik dalam manajemen karier birokrasi tidak bersifat langsung dengan kata lain pejabat birokrasi memiliki peran sebagai jabatan karier yang netral dan berlangsung dalam pola karier yang bersifat merit system. Kondisi ini disebabkan karena Sabah sebagai bekas jajahan Inggris yang menerapkan pola pemisahan politik dan birokrasi, yang tidak murni lagi menggunakan model birokrasi ideal Weber.

Penelitian ini menyarankan kepada pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan publik agar segera mengadakan desain ulang manajemen birokrasi publik di Indonesia dengan menempatkan birokrasi dalam manajemen sebuah komisi independen sebagaimana terjadi dan dipraktekkan di Negara-negara lain seperti misalnya, Malaysia, jepang, Singapura, Amerika Serikat.